Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - Mengenai Investasi & Kemudahan Berusaha 11 Februari 2025
, 18 March 2025
- Wakil Ketua Bidang Industri, Pieter Wijaya dan Wakil Sekretaris DPP APINDO JABAR, Martin B. Chandra menghadiri kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - Mengenai Investasi & Kemudahan Berusaha Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Satu Pintu - Jawa Barat pada 11 Februari 2025. Dihadiri oleh Sekretaris Dinas DPMPTSP JABAR, Jajaran terkait dari DPMPTSP JABAR, Wakil Ketua DPP, APINDO JABAR Bidang Industri - Bpk. Pieter Wijaya, Wakil Sekretaris DPP APINDO JABAR - Martin B. Chandra. Akan disahkannya RAPERDA di DPRD JABAR . Untuk itu APINDO JABAR diminta hadir pada rapat teknis di DPRD JABAR sekitar Maret 2025, DPMPTSP minta pandangan & usulan dari DPP APINDO JABAR, DPMPTSP minta DPP APINDO JABAR hadir pada meeting di Kamis, 13 Februari 2025. APINDO berharap PTMPTSP dapat menjadi kekuatan komprehensif (hulu->hilir) dalam urusan investasi. Itu akan jauh mempermudah para investor dalam mengurus izin usahanya, Selain berupaya mendatangkan Investasi baru, investasi yang sudah berjalan juga perlu diperhatikan, Perlu adanya penyederhanaan aturan yang terlalu banyak (untuk.sektor TPT saja sampai ±30 aturan). Kalau tidak mungkin disederhanakan, setidaknya prosesnya bisa dipercepat, Perlu adanya izin sementara yang memungkinkan perusahaan tetap bisa beroperasi sementara izin tahunan sedang diperbarui, contohnya SIPA, Dalam Satgas yang akan dibentuk, perlu adanya unsur dari praktisi (dalam hal ini dari APINDO dan/atau Asosiasi lain), sehingga bisa membantu DPMPTSP dalam membangun komunikasi dengan dunia usaha, Apabila ternyata kultur birokrasi tidak dapat dirubah, perlu informasi yang "jelas" kepada para investor supaya pelayanan publik yang menyangkut birokrasi investasi bisa dilakukan dengan cepat, APINDO berharap regulasi menyangkut investasi bisa dibuat sesederhana mungkin mengingat OSS tidak terbukti ampuh dalam menangkal kultur birokratif yang sudah mengakar.
